Kedua, pemerintah perlu memangkas belanja K/L sebesar 15 persen, khususnya yang menyangkut perjalanan dinas, apalagi perjalanan dinas ke luar negeri.
Termasuk meeting berskala besar. Hal ini juga mendorong semakin kuatnya social distance yang menopang bagi pengurangan potensi penularan virus korona.
“Langkah ini sekaligus untuk mewujudkan rasa empati kita, para penyelenggara negara, kepada rakyat,” terangnya.
Ketiga,stimulus kedua yang baru saja digulirkan pemerintah tidak memberikan insentif dengan address yang definitif kepada industri pariwisata dan sektor ikutannya.
Padahal, sektor itu adalah yang paling terpukul dengan wabah ini.
Pelaku industri pariwisata termasuk sektor ikutannya juga perlu men dapatkan stimulus pajak, terutama pajak daerah.
Keempat,pagu subsidi minyak dan elpiji pada 2020 sebesar Rp 75,3 triliun. Untuk meringankan besaran subsidi energi, pemerintah sebaiknya segera merealisasikan kebijakan B40 untuk meringankan subsidi minyak.
“Termasuk mempercepat peralihan konsumsi elpiji agar beban subsidinya pada 2020 bisa berkurang,” sarannya.
Kelima, mengubah skema kebijakan impor kuota ke impor sistem tarif. Dengan begitu, negera berpotensi mendapatkan penerimaan negara dari tarif masuk.
“Pelaksanaan skema ini juga lebih akuntabel dan menguntungkan negara karena celah sebagai ajang perburuan rente jauh lebih rendah,” jelasnya.
Said mengatakan jika ternyata pada triwulan kedua nanti menunjukkan indikator makro tidak menggembirakan maka pemerintah segera mengajukan perubahan APBN.
“Tujuannya semata-mata menyehatkan kondisi perekonomian kita agar kuat menghadapi Hbdampak wabah global ini dan kita tetap bisa melanjutkan agenda-agenda pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
