TANGERANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berpikir untuk menambah jabatan menteri terkait rendahnya realisasi angka investasi dan ekspor Indonesia.
Adapun pos yang diwacanakan Presiden yakni menteri yang mengurus masalah investasi dan menteri yang mengurus masalah ekspor.
“Saya sudah sampaikan seminggu yang lalu dalam forum rapat kabinet, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini, yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Penyakit kita ada di situ,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan di Nusantara Hall ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (12/3) pagi.
Menurut Presiden, negara lain saya juga sama, di Uni Eropa juga ada menteri investasi, ada menteri khusus ekspor.
Ia menyebutkan, mungkin dari sisi kelembagaan memag kita harus memiliki, menteri investasi dan menteri ekspor, dua menteri mungkin perlu.
Persoalannya, Presiden menyampaikan, nanti kalau ada menteri itu juga enggak nendang lagi ya yang salah kita semuanya.
“Saya itu paling geregetan, kita mengerti kesalahan kita, kita mengerti kekurangan kita, kita mengerti jalan keluarnya, tapi kita tidak bisa menuntaskan masalah yang ada,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden menilai pasti ada yang enggak benar di titik-titik tertentu. Ia akan mempelajari dan pasti akan menemukan ini.
Jangan sampai nanti di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), ngomongnya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sehari, ternyata dua minggu. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ngomongnya tiga hari sampai seminggu.
“Saya cek ternyata masih delapan bulan, masih enam bulan ketemu berarti di situ. Bisa di pusat, bisa di daerah,” ungkap Presiden.
Seharusnya Jadi Peluang
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, sebetulnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat bisa kita manfaatkan karena investor, investasi yang ada di Tiongkok itu sudah mulai goyang, ingin mencari tempat baru, lokasi baru untuk investasinya.
