JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah dinilai gagal memenuhi tujuan awalnya.
Alih-alih menyehatkan anak-anak sekolah, program ini justru memunculkan berbagai persoalan mulai dari kasus keracunan massal, dugaan adanya kandungan babi pada wadah makanan, hingga menumpuknya limbah sisa makanan yang mencemari lingkungan.
Penggiat Hukum dan HAM, Teuku Afriadi SH atau Koko menegaskan program MBG harus dievaluasi bahkan dihentikan total.
Menurutnya, MBG tidak hanya menambah beban anggaran negara, tetapi juga menjadi ajang pembagian proyek di kalangan pejabat dan anggota DPR.
Membebani APBN
Sejak awal, program MBG digelontorkan dengan anggaran jumbo.
Tahun 2025, alokasi MBG mencapai Rp71 triliun dan diprediksi akan meningkat hingga Rp100–140 triliun pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Koko, angka ini terlalu besar, apalagi realisasi di lapangan menunjukkan kualitas makanan jauh dari layak.
“Daripada menguras APBN untuk program bermasalah, lebih baik anggaran itu dialihkan ke peningkatan gizi berbasis pangan lokal yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Bagi-Bagi Proyek Politik
Koko juga mengungkapkan, dapur umum dan suplai bahan baku MBG diduga banyak dikuasai pihak yang dekat dengan pejabat maupun anggota DPR.
