JAKARTA – Peristiwa premanisme berupa Pembubaran Diskusi sejumlah tokoh yang terjadi di Hotel Grand Kemang pada 28/9/2024, tidak hanya sebagai sebuah peristiwa yang memalukan, akan tetapi juga akan menajdi peristiwa yang membuat noda hitam dalam pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.
Karena masyarakat akan menilai peristiwa premanisme itu sebagai sinyal kuat bangkitnya pola-pola Orde Baru pada pemerintahan era Prabowo Subianto menjadi Presiden.
“Untuk membuktikan bahwa Polri tidak terlibat atau tidak punya hidden agenda untuk menggagalkan Diskusi Para Tokoh kritis dimaksud, berupa meminjam tangan atau menggunakan tangan preman atau menggunakan pola premanisme, maka dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak 28 Agustus 2024, Polri harus sudah menangkap aktor intelektual aksi premanisme berikut para pelaku lapangan,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus di Jakarta, Minggu (29/9).
Menurut Petrus, Polri harus segera lakukan tindakan kepolisian terhadap pelaku lapangan yang identitasnya dipastikan sudah ditangan aparat kepolisian.
Jika tidak dilakukan penindakan terhadap otak atau aktor intelektualnya, maka Presiden Jokowi harus memecat Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Jabatan Kapolri dengan terlebih dahulu turunkan pangkatnya satu tingkat di bawahnya menjadi jenderal bintang tiga.
“Dan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak lagi menjadikan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri di era Pemerintahan Prabowo Subianto, karena telah gagal membawa Polri ke arah yang lebih baik selama 4 (empat) tahun menjadi Kapolri,” jelasnya.
Dia mengatakan apa yang terjadi dengan Pembubaran Diskusi yang hendak dilakukan oleh Para Tokoh kritis, menjadi bukti bahwa Premanisme semakin merajalela dan melembaga di dalam misi resmi aparat Kepolisian, Preman diperalat Polri untuk berhadapan dengan masyarakat sipil dalam beberapa kasus di lapangan.
“Dan ini jelas bukan cara yang beradab, bukan pengayoman dan pelindungan melainkan pembodohan dengan melanggar hukum dan HAM,” tegasnya.
