Seiring impor pangan yang semakin dibuka lebar, ketentuan mengenai keamanan pangan impor juga akan dihapuskan.
Pasal 87 RUU Cipta Kerja akan merevisi Pasal 87 UU Pangan, menghapus ketentuan pangan harus lulus uji laboratorium sebelum diedarkan.
Akibatnya, pangan yang akan dikonsumsi masyarakat semakin tidak terjamin keamanan dan mutunya.
Upaya pelonggaran impor akan menjadi ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional serta dapat meminggirkan para produsen lokal, terutama para petani kecil karena tidak ada kepastian jaminan perlindungan Negara atas petani.
Menurut data sensus pertanian tahun 2018 (BPS), total jumlah rumah tangga petani di Indonesia adalah 27, 682, 117.
Berdasarkan golongan luas lahan yang dikuasai (dalam hektar), jumlah petani yang menguasai 0,5 Ha adalah 16,257430.
Selanjutnya yang menguasai 0.50-1 Ha adalah 4,498.332; yang menguasai 1-2 Ha adalah 3,905,819; yang menguasai 2-3 Ha adalah 1,627,602; yang menguasai 3-4 Ha adalah 607,908; yang menguasai 4-5 Ha adalah 323,695; yang menguasai 5-10 Ha adalah 374,272 dan yang menguasa lebih dari 10 Ha adalah 87,059.
Selama ini untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional (khususnya beras), 96 persen disupply petani kecil dengan penguasaan lahan > 0,5 – 1 Ha.
Menurut Koordinator Departemen Penataan Produksi API, M. Rifai, peran petani sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional dan menyediakan bahan baku industri pengolahan serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat pedesaan dan pemuda.
Petani menginvestasikan nilai yang besar bagi pangan, yakni 485,85 triliun/tahun untuk menanam padi; 98.99 trilyun untuk tanaman produk hortikultura; dan 50 trilyun untuk tanaman jagung.
“Belum lagi bagi produk-produk perkebunan,” terangnya.
Untuk itu, perlu diluruskan sesat pikir yang menyatakan investasi harus berarti modal asing yang masuk ke Indonesia bagi sektor pertanian.
