Sebagai konsekuensi, UU IKN wajib batal. Dan karena itu, semua pengeluaran dan pembiayaan yang menggunakan APBN untuk pembangunan IKN yang inkonstitusional dapat menjadi kerugian keuangan negara.
Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
Komentari tentang post ini