Atau, sebagai alternatif kedua, kalau Badan Wakaf Indonesia tetap mau berfungsi sebagai Nazhir, maka Badan Wakaf Indonesia harus menanggalkan statusnya sebagai lembaga negara (independen).
Agar Badan Wakaf Indonesia dapat menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dari masyarakat.
Berarti, status Badan Wakaf Indonesia harus berubah dari lembaga negara menjadi organisasi atau badan hukum dalam bidang Nazhir seperti diatur dalam undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Semoga pertentangan kedua undang-undang tersebut dapat segera diselesaikan. Semoga Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan fungsinya sebaik-baiknya sesuai tujuan mulia perwakafan, tanpa bertentangan dengan undang-undang lainnya: Keuangan Negara.
Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta
