JAKARTA – Keputusan politisi senior Partai Golkar, Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR semestinya memberi energy positif bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melanjutkan proses etik.
Artinya, anggota MKD lebih bebas bergerak untuk membuat panel etik karena tidak ada lagi yang menghalang-halangi proses etik skandal “papamintasaham” ini.
Direktur Eksekutif Respublica Political Institute, Benny Sabdo menegaskan hasil keputusan panel etik tidak hanya berujung pada pemberhentian Setya Novanto sebagai Ketua DPR, tetapi juga pemberhentian sebagai anggota DPR yang terhormat.
“Sebab orang seperti Setya Novanto ini sangat berbahaya jika dibiarkan atau masih bisa bercokol di Badan Anggaran dan Badan Legislasi DPR,” ujar Benny Sabdo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12).
Seperti diketahui, babak akhir sidang MKD dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto berakhir dengan pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Menurutnya, sidang MKD berakhir anti klimaks. Sidang MKD tak lebih sebagai juru bicara Setnov karena majelis hanya membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto.
