JAKARTA-Konsep tata kelola ekonomi Indonesia Raya Incorporated (IRI) secara ide sama dengan tata kelola amal usaha yang sudah dijalankan dengan baik oleh Muhammadiyah. Karena itu konsep IRI tidak hanya layak tetapi harus segera diimplementasikan.Demikian dikemukakan Dr Syamsudin dari Universittas Muhammadiyah Surakarta di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernnas) Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jakarta, Jumat (24/3).
Syamsudin menjelaskan, seperti pemerintahan, tata kelola Muhammadiyah memiliki muktamar untuk memilih pimpinan pusat, dan majelis-majelis. Setiap majelis mempunyai amal usahanya masing-masing, mirip BUMN di pemerintahan. “Amal usaha di daerah itu dikelola oleh manajer dan BPH (badan pelaksna harian) mirip seperti dewan komisaris di BUMN. BPH merupakan partner dari manajer amal usaha, yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan manajemen agar tetap on the track,” katanya.
BPH, lanjut Syamsudin, terdiri dari wakil pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan pimpinan daerah Muhammadiyah. Mereka membawa tugas masing-masing, bagaimana mereka bisa mengakomodasi misi masing-masing. “Ini mirip dengan tata kelola IRI yang diusulkan Gerakan Ekayastra Unmada dimana kepemilikan amal usaha ada di daerah, wilayah hingga pusat. Jadi Muhammadiyah sudah ada konsep incorporated cuma belum tercetus secara implisit namanya. Saat ini mekanisme ‘Muhammadiyah Raya incorporated’ tersebut sudah berjalan,” ujarnya.
