“Marwah penegakan hukum harus dikembalikan ke substansi hukum, sumber hukum dan proses hukum di bawah terang netralitas aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, yang bebas dari intervensi pimpinan kekuasaan eksekutif,” pungkasnya.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
