JAKARTA-Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlaltul Ulama (LPTNU) DKI Jakarta, Mulyadin Permana meminta pemerintah beserta Ormas serius mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi kaum difabel dalam mengakses pendidikan dan program kesejahteraan sosial. Sehingga kalangan pendidik bisa mengajarkan mekanisme praktis bagi difabel untuk mendapat pendidikan, pekerjaan, dan bantuan sosial yang tersedia. “Semua elemen harus berperan aktif dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan bagi difabel. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa diskriminasi,” katanya dalam workshop Hari Pendidikan Nasional yang digelar LPTNU DKI Jakarta, (12/5/2025).
Lebih jauh Mulyadin berharap LPTNU DKI Jakarta bersama stakeholder baik pemerintah bisa memetakan peluang kolaborasi antar pemangku kebijakan dalam mendukung akses pendidikan dan kesejahteraan difabel. Perlu membangun jejaring (networking) antara kelompok difabel dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan korporasi melalui program CSR),” ujarnya lagi.
Menurut Mulyadin, realitas menunjukkan bahwa kelompok difabel masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.
