Besarnya jumlah calon penerima manfaat ini menuntut kesiapan pasokan bahan pangan khususnya produk pertanian seperti yang diproduksi oleh Kopontren Al-Ittifaq.
“Untuk program MBG ini permintaan pasti sangat besar, maka perlu dipastikan bahwa koperasi terlibat dalam suplai chain karena koperasi punya produknya untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan MBG,” kata Menkop.
Menkop juga mendorong agar Kopontren Al-Ittifaq dapat “mengekspor” produk pertaniannya ke daerah lain di Indonesia manakala terjadi surplus produksi.
Sebab diakuinya bahwa tidak semua daerah memiliki sumber daya pertanian yang mencukupi untuk program MBG.
“Kalau ada kelebihan (produksi) bisa dipasok untuk daerah lain seperti ke Jakarta, kan di Jakarta juga butuh pasokan cukup banyak, mengingat Jakarta tidak menghasilkan bahan baku untuk program MBG ini,” kata Menkop.
Sebelum kick off program MBG ini resmi di mulai pada Januari 2025 mendatang, Kemenkop bakal melakukan koordinasi yang erat dengan koperasi produsen produk pertanian termasuk dengan Kopontren Al-Ittifaq sehingga diharapkan ada jaminan pasokan bahan baku seperti beras, sayur, ayam, telor, susu dan lainnya yang merupakan produk dari koperasi.
Komentari tentang post ini