JAKARTA-Pemerintah dinilai tidak mampu menyerap dana APBN secara baik. Hal lantaran, pada 2010 tercatat penyerapan belanja modal hanya mencapai 84,49 % atau sekitar Rp 80,29 triliun dari alokasi sebesar Rp 95,02 triliun. Sementara dalam APBN perubahan 2011 pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal menjadi Rp 140,95 triliun. “Selain kualitas penyerapannya yang kurang baik karena seringkali menumpuk di akhir tahun,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi Sukamdani di Jakarta,Kamis,(18/4).
Disisi lain, kata Haryadi lagi, permasalahan dalam kebijakan moneter antara lain, tingginya biaya pengendalian laju inflasi tahun lalu yang mencapai 4,3 %. Hal ini karena dari sisi bank sentral diuntungkan oleh pelemahan kurs rupiah yang tajam terhadap dolar AS sehingga membantu potensi sumbangan inflasi dari sisi impor.
Menurut Haryadi, saat ini ada upaya Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan kurs rupiah melalui intervensi, maka permintaan barang impor akan semakin membesar, sementara ekspor tertekan. “Tapi bank sentral terkesan masih membiarkan kurs rupiah melemah untuk menahan laju impor,” ujarnya
