JAKARTA-Keberadaan Partai Politik bukan membuat korupsi makin surut. Namun makin menjadi-jadi. Karena itu parpol harus berani bertanggungjawan atas maraknya kasus korupsi yang selama ini terjadi. “Jadi ketika parpol masih digerakkan oleh pola-pola permodalan atau capital, pasti zona merah korupsi akan terus terjadi,” kata Pakar Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB), Heri Budianto di Jakarta, Jumat,(25/10)
Heri mengakui korupsi di daerah sudah mengkhawatirkan sekali. “Mata kita makin terbelalak, ketika ada kasus sengketa pilkada yang kemudian berujung pada penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar. Artinya, peluang korupsi di daerah besar sekali,” ungkapnya
Semua masalah korupsi di daerah ini bermula pada perilaku Parpol yang tidak melakukan rekrutmen secara sehat. “Parpol yang buruk, ada kecenderungan tidak memperbaiki pola rekrutmen. Maka imbasnya, ya korupsi tidak akan pernah surut,” terangnya.
Menurut Heri, sudah bukan rahasia lagi calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri pasti dikenakan “mahar”. “Mahar inikan biaya untuk membayar kendaraan partai. Nah, proses politik ini seperti ini jelas tidak baik,” tuturnya.
Sudah tentu, katanya, Kepala daerah yang terpilih, maka akan berpikir bagaimana mengembalikan modalnya dulu. Karena proses politiknya mengeluarkan modal besar. “kalau parpol belum membuat standar baku, tetap sulit memberantas korupsi. Jadi ketika parpol masih digerakkan oleh pola-pola permodalan atau capital, pasti zona merah korupsi akan terus terjadi,” imbuhnya. **cea
