“Jangan sampai fungsi elektoral kekuasaan itu jauh lebih dominan daripada menempatkan prinsip kedaulatan rakyat itu,” tegas Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Kedua, Hasto menyoroti soal dugaan intimidasi yang disertai dengan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang berlangsung jelang Pemilu.
Bahkan, dia mendapati informasi soal lembaga survei dijadikan sebagai alat dan instrumen elektoral dipacu dengan tampilan beberapa alat peraga dari salah satu partai yang dekat dengan kekuasaan.
“Apalagi ketika ada yang mengatakan bahwa pasangan 02, itu didukung oleh lebih dari sepertiga penyumbang perekonomian nasional, maka ini akhirnya menghadapkan kekuatan rakyat, presiden rakyat, Ganjar-Mahfud. Vis a vis terhadap kekuatan kekuasaan itu yaitu Paslon 02,” kata Hasto.
“Karena itu lah terkait dengan beberapa lembaga survei sebaiknya tidak hanya metodologi, tetapi mekanisme mendapatkan perizinan yang harus menyertakan standing poin di mana interview akan dilakukan dengan resppnden, itu hendaknya dijamin untuk tidak dilakukan. Sehingga, survei betul-betul bisa jadi alat ukuran terhadap persepsi dari masyarakat,” sambung dia.
