JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memiliki posisi tawar strategis terkait bab E-commerce dalam perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India pada 18-28 Juli 2017.
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa posisi tawar strategis Pemerintah dalam perundingan RCEP akan sangat menentukan peran Indonesia di era digital, apakah menjadi pemain atau penonton.
“Kalau mau jadi pemain yang kuat, Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan isu strategis dalam bab e-commerce seperti Net-Neutrality dan perlindungan data pribadi dalam perundingan,” tegas Rachmi.
Pandangan ini mengemuka dalam pembukaan diskusi “Isu Digital Dalam FTA: Dari Lokalisasi Data Hingga Perlindungan Data Pribadi”, yang diadakan di kantor IGJ yang menghadirkan beberapa narasumber.
Dalam catatannya, IGJ menyebutkan bahwa pasar potensial digital di Indonesia sangat besar. Hingga akhir tahun 2016 jumlah orang yang belum menggunakan internet di dunia adalah 3,9 miliar orang atau sekitar 53% dari seluruh populasi dunia.
