Negara disebut harus hadir bagi anak yang menjadi korban dari konten pornografi karena dampaknya sangat besar.
“Ini hal penting yang pemerintah atau negara tidak boleh abai, perlindungan dan pemulihan terhadap anak mesti dilakukan menyeluruh dan sampai tuntas,” jelas Abduh.
“Jika tidak, trauma yang dialami anak yang menjadi korban akan mengganggu pertumbuhan mereka hingga dewasa,” imbuh Legislator dari Dapil Jateng VI itu.
Lebih lanjut, Abduh menyebut Indonesia memang darurat pornografi anak.
Indikatornya dapat dilihat dari laporan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) tahun 2022, di mana Indonesia menduduki peringkat keempat dunia terkait kasus pornografi daring yang melibatkan anak.
Abduh menilai, pemerintah khususnya aparat penegak hukum wajib menangani kasus ini dengan lebih serius. Terutama soal pencegahan peredaran konten pornografi anak di berbagai platform dan media daring.
“Jika kita ingin lebih serius untuk menyelamatkan Indonesia dari darurat pornografi anak, pencegahan melalui pengawasan dan edukasi literasi digital intensitasnya mesti ditingkatkan. Karena ini berperan besar untuk menguatkan ketahanan digital anak dan orang tua terhadap konten pornografi,” papar Abduh.
