JAKARTA – Sejumlah kepala desa yang tergabung Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menemui Komite IV DPD RI terkait rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang pembiayaanya diambil dari Dana Desa. Hal itu terkait makin beratnya dana desa menanggung program pemerintah pusat, sehingga Pemdes menjadi kebingungan. “Harusnya pemerintah pusat mengajak bicara dulu dan duduk bersama para Kepala Desa, jangan pemerintah pusat memaksakan programnya, termasuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih,” kata Ketua Umum Dpp Apdesi, Kepala Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedas Kabupaten Purwakarta, Asep Anwar Sadat didampingi Kepala Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hadian Supriatna dan sejumlah kades lainnya, di DPD RI, Kamis (6/3/2025).
Adapun beberapa Jajaran Apdesi yang ikut mendampingi dalam pertemuan itu, antara lain, Elan Hermawan – Dept. Organisasi & Kelembangaan, Jenal – Wasekjen DPP Apdesi, Eef Saeful Malik – DPC Purwakarta Apdesi, Yayan – DPC Majalengka Apdesi, Dudung Abdulah Yasin – DPC Majalengka Apdesi, Maretha Ayu W – Sekretariat DPP Apdesi, Budi – DPC Purwakarta Apdesi dan Duki – DPC Bandung Barat Apdesi.
Lebih jauh Kepala Desa Cibeber Kecamatan Kiarapedas Kabupaten Purwakarta itu menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah miniaturnya pemerintah pusat. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang akan membangun desa. Karena itu, kita bukan menolak program pendirian Koperasi Desa Merah Putih, namun sebaiknya tidak menggunakan dana desa. “Jadi kami mohon arahan dari DPD RI, agar APDESI ini menjadi rumah perjuangan pergerakan,” ujarnya.
