JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar pemerintah lebih memaksimalkan kegiatan perdagangan pada wilayah perbatasan. Padahal dulu, daerah perbatasan identik dengan ketertinggalan, kemiskinan dan keterbelakangan.
“Saya bandingkan perbatasan di negara-negara lain misalnya dari Singapura menyebrang ke Malaysia kemudian ke Thailand itu hidup sekali,” kata anggota DPD RI dari NTT, Abraham Paul Liyanto dalam Dialog Kenegaraan ‘Strategi Membangun Perbatasan sebagai Beranda Indonesia’ bersama anggota DPD RI dari Riau Edwin Saputra, Mardani Ali Sera (FPKS DPR), dan Mihajar Diantoro (Sekretaris BNNP) di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Padahal negara-negara itu, kata Abraham, dibanding Indonesia jumlah penduduk maupun tingkat ekonominya tidak terlalu jauh berbeda.
“Saya tidak tahu apakah 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan yang besar,” ucapnya.
Namun begitu, lanjut Senator asal NTT, perekonomian daerah perbatasan saat era Pemerintahan Joko Widodo sudah mulai tumbuh lebih baik. Bahkan kawasan perbatasan benar-benar menjadi beranda dan disegani negara tetangga.
“Tapi, ke depan perlu ditingkatkan khususnya jalan-jalan tikus yang sering disalahgunakan,” tegasnya
Bersamaan dengan itu, sambungnya, perekonomian masyarakat juga tumbuh. Hanya saja kata Abraham, masih perlu pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) agar masyarakat di sana mandiri dan tidak tergantung pada negara tetangga.
