Oleh: Inas Nasrullah Zubir
Dalam perjalanan pilpres 2019 penuh dengan dinamika yang luar biasa karena ulama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Alumni 212 terjun langsung dalam politik praktis di Indonesia yang tentunya sarat dengan kepentingan yang sama sekali tidak ada kaitan-nya dengan kepentingan menegakan syariat Islam. Pasalnya adalah, ulama yang tergabung dalam GNPF maupun alumni 212 telah mengadakan ijtima ulama GNPF yang telah menghasilkan rekomendasi untuk mendukung Prabowo dalam pilpres 2019, padahal dia sangat jauh dari kriteria muslim yang mukminin sesuai syariat Islam dan hal itu diakui sendiri oleh Prabowo.
Selain merekomendasikan Prabowo sebagai capres, ijtima ulama GNPF juga merekomendasikan Salim Segaf dan Ustadz Abdul Somad untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres, tapi Ustadz Abdul Somad menolak rekomendasi tersebut karena tidak ingin dijadikan sekedar pendorong mobil mogok yang setelah berjalan lalu dia ditinggalkan.
Sayangnya rekomendasi ijtima ulama GNPF tersebut sangat tidak menguntungkan bagi Prabowo bahkan membebani logistik Prabowo, sehingga secara politis Prabowo mengatakan bahwa ijtima ulama GNPF tersebut hanya sekedar saran yang tidak harus diikuti. Karena masalah logistik inilah maka posisi bakal cawapres-pun harus bisa dilego!
