Hensa juga menyoroti bahwa keputusan politik seringkali lebih didasarkan pada pragmatisme dan transaksi kekuasaan daripada aspirasi rakyat atau nilai-nilai ideologis.
Menurutnya, ini akan menimbulkan kelemahan demokrasi internal partai yang juga akan berdampak pada sistem politik nasional.
“Dalam jangka panjang, dominasi elit dalam partai-partai ini memperburuk kualitas demokrasi, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik serta membuka ruang bagi praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin sulit dikendalikan,” ujar Hensa.
Gagasan Partai Super Terbuka, menurut Hensa, bisa dianggap sebagai kritik strategis yang menjadi lompatan ide dalam demokrasi politik.
Wacana ini, kata Hensa, bisa menjadikan partai benar-benar dimiliki publik, bukan hanya alat segelintir elit.
“Model ini memungkinkan transparansi penuh dalam pendanaan, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif serta akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituen,” jelasnya.
Di sisi lain, Hensa mengingatkan bahwa peluang Jokowi untuk benar-benar membentuk partai tersebut sangat kecil.
