JAKARTA – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof.Dr. Megawati Soekarnoputri meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpin diberikan seluasnya, dan jangan ada tembok kekuasaan yang berusaha menghalangi kontestasi demokratis di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang menjelang.
Megawati mengatakan dirinya mencermati fenomena yang berkembang, bahwa Pilkada dijadikan momentum ‘Unjuk Kekuasaan’.
Sebagai presiden RI yang mengeluarkan aturan pertama soal pemilihan langsung, Megawati mengatakan dirinya punya pengalaman banyak menyangkut praktik memberikan hak seluasnya kepada rakyat untuk memiilih.
Saat pertama kali dipraktikkan di pemilu 2004, Megawati kalah dalam pemilu.
“Saya ini penanggung jawab pemilu langsung. Dan berhasil dengan baik. Kenapa berhasil baik? Karena saya sebagai presiden tidak mempergunakan kekuasaan saya, tetapi netral,” kata Megawati.
Putri Proklamator RI Soekarno menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya di pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang kedua, di kantor pusat di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024)
“Saya ingat waktu itu, MK, ketuanya Pak Jimly nanya ke saya. Apakah mau gugat (hasil pemilu langsung) apa tidak? (saya jawab) Tidak lah. Kalau gugatan, mau berapa lama lagi? Karena bagi saya, yang penting rakyat sudah terpenuhi mendapatkan haknya memilih. Tidak seperti jaman sebelumnya (pilpres dengan sistem) perwakilan (di MPR),” tambahnya.
