“Koalisi Masyarakat Sipil merasa pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi ini semakin terang benderang,” imbuhnya.
Menurutnya, bandul demokrasi ditarik mundur jauh dari semangat reformasi 1998 yang menuntut demokratisasi, supremasi sipil, dan penegakan HAM.
Demokrasi hari ini dibajak untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elit dan mengembalikan dominasi militer dalam kancah politik.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
“Kami mengkhawatirkan bahwa ini bukan sekadar kemunduran, melainkan adalah ancaman nyata bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum yang adil di Indonesia,” tegasnya.
Dalam rangka memperingati jatuhnya rezim otoritarian militeristik Soeharto dari singgasana Orde Baru, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Pemerintah:
- Mengembalikan TNI ke barak dan menarik kembali militer dari ranah sipil, melanjutkan reformasi TNI dengan mereformasi peradilan militer dan UU tentang tugas perbantuan.
- Tidak memberikan status Pahlawan kepada Soeharto dengan alasan diduga kuat terlibat dalam berbagai pelanggaran berat HAM di masa Orde Baru.
- Mengungkapkan secara jujur tentang sejarah kelam bangsa terkait pelanggaran berat HAM masa lalu di dalam buku sejarah Nasional.
- Melanjutkan proses penyidikan kasus pelanggaran berat HAM yang saat ini terhenti di Kejaksaan.
- Melanjutkan proses reformasi sektor keamanan, terutama reformasi TNI, reformasi Polri, dan reformasi Intelijen untuk menjadi aktor keamanan demokratik yang profesional yang sesuai dengan cita-cita Reformasi.
Halaman :
