Nurhadi kembali menekankan bahwa pemerintah, khususnya BGN, harus memanfaatkan anggaran sebaik mungkin di tengah perekonomian global yang sedang bergejolak.
Ia mewanti-wanti agar BGN bisa menyerap anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel.
“Kalau terealisasi Rp 217 miliar, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” tegas anggota Komisi di DPR yang bermitra dengan BGN itu.
Untuk diketahui, Pemerintah sudah mulai menyusun kebutuhan anggaran 98 kementerian dan lembaga (K/L) yang akan melakukan belanja pada tahun depan.
Hal itu terungkap dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Dalam dokumen itu, terdapat perubahan urutan dalam daftar 10 K/L dengan anggaran terbesar.
Adapun posisi teratas dengan anggaran paling jumbo ditempati Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Rp 217,86 triliun, menggeser posisi Kementerian Pertahanan dengan anggaran terbesar di tahun 2025 lalu.
Anggaran BGN tersebut untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas pada tahun depan.
Sedangkan di posisi kedua K/L dengan anggaran terbesar adalah Kementerian Pertahanan senilai Rp 167,4 triliun.
