Angka tersebut hanya meningkat tipis dari anggaran pada 2025 (sebelum efisiensi) yang senilai Rp 166,2 triliun.
Sementara posisi ketiga yakni Polri dengan pagu indikatif Rp 109,67 triliun atau lebih rendah dari anggaran 2025 yang senilai Rp 126,62 triliun.
Disusul Kementerian Kesehatan dengan pagu senilai Rp 104,35 triliun, juga lebih rendah dari pagu 2025 yang senilai Rp 105,7 triliun. Angka-angka tersebut masih dapat berubah.
Melihat anggaran yang sangat besar itu, Nurhadi menilai perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rencana anggaran oleh BGN.
“Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” ungkap Nurhadi.
Nurhadi juga berpesan agar anggaran yang besar ini digunakan secara amanah, dan jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.
“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tutur Legislator Fraksi NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu.
“Karena rencana anggaran yang sangat besar ini sungguh tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan conflict of interest di dalamnya. Jadi penggunaannya betul-betul harus akuntabel dan kredibel,”sambung Nurhadi.
Nurhadi pun meminta BGN untuk menindak mitra dan petugas SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang nakal sebelum anggaran tahun 2026 terealisasi. SPPI bekerja dalam program MBG dengan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional.
