“Kami meminta LPSK tidak hanya memberikan pendampingan, tapi juga memberi rekomendasi resmi agar penyidikan dihentikan. LPSK harus hadir melindungi hak konstitusional warga. Permohonan ke LPSK telah diterima bagian pengaduan dan juga disampaikan langsung kepada Komisioner melalui WhatsApp. LPSK merespons dengan menyatakan akan mengawal kasus ini secara serius,” kata Yulianto.
Judianto menyatakan upaya dan langkah-langkah dari Mabes Polri, Kompolnas, dan LPSK harus segera dilakukan, mengingat Polres Manggarai telah menyatakan ada dua calon tersangka dalam kasus tersebut, seperti diberitakan ntt.viva.co.id pada 11 April 2025.
Jika status tersangka ditetapkan, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Pemuda Adat Poco Leok bukan kriminal, mereka hanya menyuarakan hak atas tanah dan ruang hidupnya. Negara semestinya hadir melindungi, bukan justru mengancam,” tegas Judianto Simanjuntak.
Koalisi menyatakan bahwa tindakan kriminalisasi ini mencederai prinsip negara hukum, dan bertentangan dengan Konstitusi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen internasional yang menjamin hak masyarakat adat atas wilayah dan kehidupan yang layak.
