TANGERANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail berharap persoalan hukum yang melibatkan Said Didu dan Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, H.Maskota HJS tidak menghambat pembangunan di wilayah pesisir utara Tangerang.
Dia juga mengapresiasi kritikan para tokoh nasional terhadap jalannya pembangunan di wilayah utara Kabupaten Tangerang.
“Adapun yang menghambat sekarang terkait pernyataan Pak Said Didu dan beberapa tokoh nasional yang turun. Saya apresiasi, ini bagian dari kolabrorasi yang mengkritik pembangunan. Ini jelas tidak serta merta acuan pemda bahwa ini hal negatif,” ungkap Kholid Ismail ditemani Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya dan sejumlah kepala desa wilayah Utara Tangerang.
Legislator dari daerah pemilihan wilayah utara Tangerang ini berharap persoalan hukum yang menyeret Said Didu dan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Kabupaten Tangerang, tidak berdampak pada iklim investasi yang sedang digencarkan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Harapan kami justru dengan konten-konten ini harus dengan akurasi data dan fakta di lapangan. Jelas kami melihat fakta dilapangan. Kami melihat dari kacamata hukum dan peraturan daerah. Pemicu-pemicu antar kelompok, individu yang kemudian beropini negatif,” ujarnya.
Komentari tentang post ini