JAKARTA-Meski banyak kelemahan soal konvensi capres Partai Demokrat. Namun mekanisme konvensi itu dinilai masih demokratis dalam penetapan capres ketimbang partai lain yang non konvensi. “Memang banyak kritik terhadap pelaksanaan konvensi capres PD, saya melihat pelaksanaan konvensi capres masih yang paling demokratis dibandingkan dengan partai-partai lain yang hanya menentapkan saja ketua umumnya (Ketum) sebagai calon presiden,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf di Jakarta, Senin,(2/9).
Menurut Asep, penetapan ketua umum partai menjadi seorang capres jelas mempersempit ruang gerak kader partai. Artinya kader terbaik dalam parpol tidak mendapat kesempatan. “Itu makanya untuk mencari calon terbaik maka dibuka ruang konvensi, itu yang dipraktekkan di negara-negara demokrasi seperti AS,” tambahnya.
Hanya saja, kata Asep, pelaksanaan konvensi capres PD yang membuka ruang untuk non kader menjadi capres justru seperti antitesa dari pelaksanaan demokrasi. “Membuka peluang kader non parpol akan membuat orang menjadi enggan bergabung ke parpol karena toh bisa ikut konvensi ala Partai Demokrat, tanpa harus bergabung ke parpol. Pemikiran akan sangat pragmatis,” tegasnya.
