Oleh: Bambang Soesatyo
PERLAKUAN sangat khusus dan spesial terhadap WNA terpidana narkoba tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menimbang martabat bangsa. Pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika Schapelle Leigh Corby sesungguhnya sarat agenda kepentingan penguasa yang sedang berselimut takut dan gelisah. Takut berlebihan seorang pemimpin menyebabkan organisasinya melemah dan menjadi sangat kompromistis. Karena sangat kompromistis, kepentingan negara dan rakyat bukan lagi prioritas. Teratas dalam skala prioritas seorang pemimpin yang takut dan gelisah adalah dirinya dan keluarga.
Mendekati ujung era kekuasaannya, dia akan menggunakan kekuasaan dan wewenang kepemimpinannya untuk membangun benteng perlindungan dengan segala cara, at all cost. Hanya itu fokusnya. Dia tidak akan peduli apa kata orang lain atau cibiran publik, apalagi komunitas yang dipimpinnya.
Sekalipun berstatus pemimpin, dia tidak akan ragu sedikit pun untuk bertindak irasional. Terpenting baginya, benteng perlindungan yang sangat dibutuhkannya itu terbangun. Dan, tentu saja benteng itu harus efektif luar dalam. Dia butuh benteng itu agar pada waktunya nanti tidak diganggu kasus hukum, serta tidak menjadi sasaran tuduhan dan cemooh publik.
Itulah agenda kepentingan dibalik rangkaian pembebasan dan keringanan hukuman yang diberikan pemerintah terhadap beberapa WNA (warga negara asing) yang menyandang status narapidana kasus narkotika. Dengan begitu, ragam argumen pemerintah dalam kasus Corby misalnya, lebih sebagai alasan untuk membangun paham bahwa pembebasan bersyarat Corby legal.
Maka, menjadi konyol jika pembebasan bersyarat Corby dimaknai sebagai cermin bangsa yang bermartabat. Sejarah peradaban bangsa-bangsa memang mencatat Indonesia bermartabat. Tetapi perlakuan sangat khusus dan spesial dari pemerintah untuk Corby sama sekali tidak bermartabat karena makin melemahkan posisi negara dan rakyat di hadapan sindikat narkotika internasional. Pembebasan Corby dan meringankan hukuman WNA terpidana narkotika lainnya adalah sebuah perjudian dengan risiko sangat tinggi. Pemerintah telah mempertaruhkan masa depan generasi muda bangsa, karena sangat kompromistis menghadapi anggota sindikat narkotika internasional.
Tak terbantahkan bahwa Indonesia bangsa bermartabat. Tetapi, apakah pemerintahan ini bermartabat? Diyakini bahwa segenap rakyat Indonesia tahu apa jawab dari pertanyaan itu. Itu sebabnya, berbagai kalangan tertawa sinis ketika menyimak pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin berkait pembebasan bersyarat Corby. “Kami adalah bangsa yang bermartabat. Kami tegakan hukum tidak memandang siapapun orangnya manakala aturan perundang-undangan itu memberikan seseorang hak. Wajib kepada kami untuk memberikan kepadanya sepanjang seluruh aturan telah terpenuhi,” kata Amir.