Dorong Sinergisitas Parlemen, DPR dan DPD Sama-sama Mewakili Kedaulatan Politik Rakyat

JAKARTA  -Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menyampaikan pandangan terkait peningkatan peran DPD di era otonomi daerah.

Sebuah isu yang masih menjadi pertanyaan dan diskursus publik dan para ahli ketatanegaraan. Dalam FGD yang mengusung tema

“Hampir tiga dekade, otonomi daerah sudahkah sesuai harapan” itu Sultan mengatakan sejatinya DPD RI mampu berperan dan berkontribusi secara signifikan dalam mendorong percepatan konsolidasi demokrasi dan kemandirian fiscal daerah.

“Bisa dikatakan DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, hubungan keduanya belum benar-benar terjalin secara akur dan saling melengkapi akibat ketiadaan mekanisme yang baku antara kedua institusi”, ujar Sultan saat menjadi narasumber Forum Group Discussion di Menara Kompas Jakarta, Jumat (05/07/2024).

Sultan yang saat mencalonkan diri sebagai ketua DPD RI menerangkan bahwa Indonesia memiliki dua Lembaga parlemen, sehingga bisa dikatakan sebagai parlemen dengan sistem Bikameral. Namun pembagian kewenangan kedua lembaga (DPD dan DPR) belum proporsional.