Sekali Lagi, Hanya Perubahan Total Yang Dapat Menyelamatkan Indonesia

Oleh: Anthony Budiawan 

Sistem pemerintahan Indonesia seharusnya cukup baik, mengikuti sistem demokrasi kelas dunia, berdasarkan kedaulatan rakyat, dengan sistem check and balances.

Yaitu, DPR mengawasi pemerintah (eksekutif) agar selalu taat hukum dalam menjalankan tugasnya.

Sedangkan lembaga hukum bebas dari pengaruh eksekutif, alias independen. Semua itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar.

Tapi, sistem pemerintahan yang cukup bagus di atas kertas ini, pada prakteknya secara perlahan-lahan dirusak, dan menjelma menjadi sistem kekuasaan, atau tirani, persekongkolan (jahat) antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dampaknya sangat destruktif, merusak kehidupan bangsa dan negara.

Perlahan-lahan? Tidak juga. Kerusakan sistem pemerintahan ini bahkan berjalan terlalu cepat.

Semua ini berawal dari elit partai politik yang haus kekuasaan dan harta.

Tugas pokok partai politik seharusnya memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif, dan membuat undang-undang yang pro-rakyat, untuk kepentingan rakyat banyak.