SEMARANG-Eskalasi konflik di Indonesia diprediksi masih akan terus meningkat di masa mendatang mengingat catatan panjang ketidakhadiran negara dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Diperlukan Kepala daerah yang komunikatif dan peka terhadap masalah daerahnya. Konflik bisa terjadi akibat pembanguan yang timpang serta akar kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan pembangunan juga langsung maupun tak langsung, turut menyebabkan kekerasan dalam komunitas-komunitas agama dan etnis . “Untuk itu perlu mengembalikan peranan, tugas dan kewajiban kepala daerah sebagai pelayan masyarakat bukan pelayan partai. Kepala daerah berkewajiban menjaga dan memelihara kerukunan warganya,” tutur rohaniawan Benny Susetyo dalam Workshop dan Focus Group Discussion yang digelar Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata dan United Board for Christian Higher Education in Asia, Kamis (24/4).
Kementerian Dalam Negeri mendata sebanyak 104 konflik sosial terjadi selama Januari hingga November 2012. Dari 104 peristiwa konflik sosial tersebut, bentrokan antarwarga merupakan pemicu konflik sosial yang paling besar mencapai 33,6 persen, disusul isukeamanan sebanyak 26 kali peristiwa atau mencapai 25 persen.